Master Standar dan Pengaturan

Adrena menerapkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dalam master dan pengaturan standar di aplikasi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan perusahaan Anda. Pengaturan-pengaturan tersebut meliputi:

Izin

Pengaturan jenis izin dan jumlah hari yang diperoleh karyawan mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003, Pasal 93 ayat 4.

Cuti Tahunan

Pengaturan jumlah cuti yang diperoleh karyawan dan masa kerja karyawan yang berhak mendapatkan cuti mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003, Pasal 79 ayat 2c.

Istirahat Panjang

Pengaturan jumlah hari dan masa kerja karyawan yang berhak istirahat panjang mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun2003, Pasal 79 ayat 2d.

Lembur

Pengaturan jenis dan bobot lembur, pembulatan serta perhitungan lembur mengacu pada Keputusan Menteri Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004.

Komponen Gaji

Adrena menyiapkan semua komponen gaji yang dapat diaktifkan dan diatur nominalnya berdasarkan golongan, jabatan, dan lokasi.

BPJS

• Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk peserta penerima upah mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2011.
• Perubahan iuran jaminan kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019

Pajak

• Perhitungan pajak penghasilan PPh21 atas penghasilan pegawai tetap mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016
• Penyesuaian Besarnya PTKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Pesangon dan Uang Pisah

• Pengaturan jumlah hari dan masa kerja karyawan yang berhak istirahat Pengaturan komponen pesangon mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003 Pasal 156. Perusahaan dapat menambahkan atau memotong uang pesangon jika karyawan memiliki hutang.
• Pengaturan uang pisah mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003 Pasal 158 ayat 4.
• Pengaturan komponen upah mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003 Pasal 157.
• Jenis-jenis pelanggaran berat mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003 Pasal 158.
• Faktor pengali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terkait alasan PHK mengacu pada UU Tenaga Kerja tahun 2003,Pasal 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, dan 172.
• Pajak pesangon dan tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pesangon, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010